LANGGUR,POJOKMALUKU.COM – Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun di dampingi wakil Bupati Carlos Viali Rahatoknam membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 bertempat di Aula Kantor Bupati, Kamis (5/6/2025).
Dalam sambutan Bupati Thaher mengatakan, Musrenbang RKPD sebagai tahapan puncak pendekatan partisipatif perencanaan daerah, memiliki posisi strategis untuk menentukan arah pembangunan daerah di Tahun 2026.
Substansi–substansi penting yang hari ini dibahas, sudah melewati berbagai tahapan diskusi di dalam forum-forum pembahasan.
“Mulai dari Kecamatan, Forum OPD dan Forum Lintas Perangkat Daerah. Hal–hal yang sudah dibahas dalam forum–forum sebelumnya, harus dipastikan terbawa sampai ke musrenbang ini. Jangan sampai ada substansi yang sudah disepakati, kemudian hilang di musrenbang hari ini,”kata Bupati mengingatkan.
Orang nomor satu Malra itu menjelaskan bahwa, Perwakilan masyarakat yang hadir dalam musrenbang ini, mereka yang sudah ikut berpartisipasi dari tahapan musrenbang di tingkat kecamatan, Forum OPD, dan hari ini musrenbang kabupaten. Bupati mengharapkan keseriusan dan sikap kritis untuk memperjuangkan seluruh aspirasi.
“Kepada Organisasi Perangkat Daerah, tugas utama dan terpenting dari kedudukan sebagai aparat pemerintah, adalah untuk melayani masyarakat. Hal ini berarti, mulai dari tahapan perencanaan ini, Kita harus lebih banyak mendengar. Dengarkan keluhan dan penderitaan mereka, telaah dan kaji dari sisi aturan, kewenangan serta kapasitas.
Baru kemudian, merumuskan kegiatan yang tepat sasaran, menjawab kebutuhan masyarakat,”ujar Bupati.
“Berulang kali Saya sampaikan, dan hari ini Saya ulangi. Pembangunan daerah ini yang sudah berjalan secara baik dengan berbagai kemajuan pada periode 2018–2023, mengalami kemunduran di tahun 2024,”tambahnya.
Berbagai indikator, kata Bupati yang diberikan penghargaan sebagai bapak pembangunan itu menjelaskan, menunjukkan adanya tren penurunan.Untuk itu, di awal pemerintahan ini, dalam periode 2025–2029, tidak ada waktu untuk Kita berleha-leha. Tuntutan dan tanggung jawab semakin hari semakin besar.
“Tantangan daerah juga semakin kompleks. Kerja cepat, kerja cerdas dan kerja tuntas, harus menjadi ciri dan karakter penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Maluku Tenggara,”kata Bupati.
Untuk itu Semua unsur dalam elemen pemerintah daerah harus saling bersinergi Adanya kerja sama untuk memperbaiki sistem kerja yang mengalami kemunduran. Pergunakan sumber daya, waktu dan tenaga secara optimal untuk menunjukkan kinerja terbaik.
“Bangun kolaborasi dengan semua pihak terkait. TNI-Polri yang selalu aktif membantu, BUMN dan BUMD, Instansi Vertikal, Swasta dan seluruh elemen Masyarakat, agar saling berkontribusi bagi kemajuan dan akselerasi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara,” pintanya.
Sehubungan dengan musrenbang RKPD
di kesempatan itu juga Bupati menyampaikan beberapa hal pokok yang perlu menjadi perhatian bersama:
Pertama, Visi dan Misi daerah hanya ada satu, yaitu Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati, tidak ada Visi dan Misi Perangkat Daerah.Yang artinya, segala sumber daya yang dimiliki, diarahkan sepenuhnya untuk menjawab Visi dan Misi Daerah. Visi dan Misi tersebut berserta 9 (sembilan) program prioritas yang sudah di canangkan menjadi arah, pedoman dan rambu-rambu dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan.
Kedua, lanjut Bupati, Pembangunan daerah juga diarahkan untuk menjawab isu dan tematik prioritas nasional.
Selain itu,lebih jau Bupati menjelaskan, Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih, Pembangunan SDM, Peningkatan Perekonomian Daerah, Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim, Penurunan Stunting, dan termasuk pengendalian inflasi, harus dipastikan menjadi bagian dari rumusan kebijakan dan program-kegiatan yang disepakati dalam musrenbang hari ini.
Selanjutnya, Ketiga, terhadap intervensi untuk menjawab isu dan tematik prioritas, maka hal penting yang harus diperhatikan adalah pemutakhiran dan validasi data sasaran.
“Banyak program yang diturunkan ke masyarakat salah sasaran, karena data dan informasi yang digunakan tidak andal. Termasuk dalam hal ini, intervensi program skala kawasan, Kita membangun Jalan Usaha Tani, harus dipastikan ada penduduk yang bertani di kawasan tersebut,”ungkapnya
Demikian halnya contoh intervensi rumah tidak layak huni, harus dipastikan sasaran penerima bantuan adalah kategori penduduk miskin ekstrim, tercatat by name by address dalam data base.Dan lain sebagainya.
Keempat, Terkait Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran. Antara Perencanaan dan Penganggaran ini harus sejalan. Artinya, kebijakan yang dirumuskan dalam perencanaan daerah, untuk menjawab permasalahan masyarakat, upaya pencapaian Visi–Misi dan Program Prioritas, termasuk Prioritas Tematik Nasional, harus diikuti dengan kebijakan anggaran relevan. Perencanaan baik, tetapi anggaran tidak berpihak, maka tentu tidak akan optimal kata Bupati Thaher mengingatkan.
“Dalam hal ini, fungsi asistensi juga harus dioptimalkan. Setiap rupiah yang dianggarkan harus memiliki tujuan dan manfaat bagi pencapaian output yang menjawab permasalahan,”jelasnya.
“Untuk itu, Tugas Bappelitbangda bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah, untuk memastikan rencana kegiatan disusun dengan rincian belanja yang rasional, efektif dan efisien,” tukasnya (PM-Dewi)
Discussion about this post