AMBON,POJOKMALUKU.COM – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, melontarkan kritik keras terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini bahkan mendesak agar Presiden segera turun tangan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program yang dinilai kerap berujung bencana bagi anak-anak sekolah.
Menurut Watubun, kasus keracunan makanan akibat program MBG sudah menjadi fenomena nasional. Hampir di setiap daerah selalu muncul keluhan dari siswa yang menjadi korban.
“Bagaimana tidak, hampir di setiap daerah selalu ada kasus keracunan MBG. Bahkan untuk Maluku saja, baru di bulan September 2025 sudah tercatat tiga kasus,” ungkapnya dengan nada tegas,kepada Media ini,Rabu (24/9/2025) di Ambon.
Watubun menilai masalah serius ini berakar dari lemahnya sistem distribusi dan pengawasan pemerintah dalam memastikan standar gizi, higienitas, dan keamanan makanan yang disalurkan. Ia menekankan, program dengan visi mulia Presiden tidak boleh justru menjadi ancaman kesehatan generasi penerus bangsa.
“Kalau Presiden mempertahankan karena visinya, silakan. Tapi jangan sampai visinya dibelokkan menjadi racun,” sindirnya.
Lebih jauh, Ketua DPRD Maluku itu mengusulkan agar pola penyaluran MBG diubah total. Sebab, dana program lebih baik langsung diberikan kepada orang tua siswa untuk mengolah sendiri makanan anak mereka sesuai standar gizi, ketimbang dipercayakan pada pihak ketiga yang kerap bekerja asal-asalan.
“Saya kira skema MBG harus diubah. Diberikan saja kepada orang tua untuk memasak. Itu lebih aman,” tegas Watubun.
Ia juga menduga bahwa pihak pengelola MBG di tingkat daerah selama ini tidak menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Minimnya pengawasan dan kurangnya ketelitian membuat kasus keracunan terus berulang.
“Bukti sudah jelas, keracunan di mana-mana. Artinya, kerja mereka memang asal-asalan,” tandasnya.
Dengan nada tajam, Watubun menegaskan DPRD Maluku tidak akan tinggal diam. Ia berkomitmen untuk terus mengawal kasus-kasus keracunan yang menimpa siswa hingga ada langkah konkret dari pemerintah pusat.
“Presiden harus segera ambil sikap tegas. Jangan tunggu sampai program ini jadi bahan kutukan masyarakat,” pungkasnya.(PM-02)
Discussion about this post