AMBON,POJOKMALUKU.COM – Kritik pedas kembali menghantam pemerintah pusat, kali ini datang dari PDI Perjuangan Maluku yang menilai negara bersikap tidak adil, diskriminatif, dan mengabaikan sejarah perjuangan tokoh-tokoh dari Maluku.
Ketua DPD PDIP Maluku sekaligus Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun (BGW), menyampaikan protes terbuka secara lantang terkait belum diberikannya gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh besar asal Maluku, Almarhum A.M. Sangadji.
Dalam wawancara live streaming bersama Tribunnews pada Selasa (11/11/2025), Benhur tak menahan diri. Ia menuding pemerintah pusat tidak memiliki keberpihakan yang adil serta mengabaikan kontribusi historis tokoh-tokoh daerah yang selama ini hidup dalam bayang-bayang dominasi politik Jakarta.
“Kami melihat negara belum betul-betul adil dalam memberikan penghormatan kepada para pejuang dari setiap daerah. A.M. Sangadji adalah salah satu contoh nyata bagaimana pemerintah pusat lamban dan tidak sensitif terhadap sejarah daerah,” tegas Benhur dalam nada tinggi.
Ia menyebut, perjuangan mendorong A.M. Sangadji sebagai Pahlawan Nasional telah berlangsung lebih dari satu dekade. Keterlibatan tokoh adat, akademisi, organisasi masyarakat, hingga pemerintah daerah tidak pernah berkurang. Namun pemerintah pusat justru memilih diam.
“Masyarakat sudah mengusulkan cukup lama. Tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan, tidak ada respons. Ini menunjukkan betapa rapuhnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Seolah-olah sejarah Maluku bisa ditunda kapan saja,” katanya.
Benhur bahkan menyebut pemerintah pusat menutup mata terhadap rekam jejak perjuangan tokoh dari timur, sementara pada saat yang sama memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki catatan kelam dalam sejarah Indonesia, termasuk mantan Presiden Soeharto.
“Beberapa kader PDI Perjuangan menolak keras penganugerahan itu. Ada sejarah kelam, ada pelanggaran HAM, ada luka bangsa yang belum sembuh. Tapi pemerintah pusat justru melangkah ke arah itu. Menurut kami, A.M. Sangadji harusnya berada di urutan pertama, bukan figur-figur yang memikul kontroversi besar,” tegasnya lagi.
Dijelaskan, penetapan gelar Pahlawan Nasional kerap lebih dipengaruhi pertimbangan politik ketimbang objektivitas sejarah. Menurutnya, negara seolah hanya mau mengakui tokoh yang “menguntungkan” kepentingan kekuasaan, bukan tokoh yang betul-betul mengabdikan hidup untuk kemerdekaan bangsa.
“A.M. Sangadji adalah pejuang yang bekerja dalam senyap, tapi kontribusinya nyata. Beliau sejajar dengan H.O.S. Cokroaminoto dan Agus Salim. Dua nama itu sudah menjadi Pahlawan Nasional, tapi Sangadji justru dibiarkan terpinggirkan. Ini bentuk ketidakadilan historis yang sangat kami sesalkan,” ujarnya.
Benhur berkomitmen, PDI Perjuangan akan menjadikan persoalan ini sebagai agenda besar dalam memperjuangkan penghargaan terhadap sejarah Maluku. Hingga Ia memperingatkan bahwa jika pemerintah pusat terus menunda, maka masyarakat Maluku akan menilai bahwa negara memang tidak sensitif terhadap kontribusi tokoh-tokoh dari timur.
“Kalau negara terus begini, maka wajar jika masyarakat merasa dianaktirikan. Kami tidak ingin sejarah perjuangan Maluku dirusak oleh keputusan politik yang tidak objektif,” tukasnya.
Dengan kritik keras ini, PDIP Maluku secara terbuka mempertanyakan integritas kebijakan pemerintah pusat terkait penganugerahan gelar Pahlawan Nasional. Perdebatan pun semakin membesar, memunculkan pertanyaan: apakah negara memang tidak siap mengakui kontribusi besar tokoh-tokoh dari kawasan timur Indonesia dalam hal ini Maluku?.(PM-02)
Discussion about this post