MASOHI,POJOKMALUKU.COM – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Masohi dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Cabang Masohi akhirnya menggelar aksi turun jalan menyikapi masalah yang terjadi di RSUD Masohi, Kamis (28/8/2025).
Ragam masalah yang terjadi di Rumah Sakit pelat merah itu yang berbuntut pada buruknya pelayanan kesehatan mendasari aksi yang digelar di kantor Bupati Malteng jalan Banda, Masohi siang itu.
Masalah diskriminasi dalam pelayanan terhadap pasien juga disinggung. “Pasien umum mendapatkan pelayanan yang maksimal, sementara pasien dengan BPJS jauh dari kata layak,” ungkap Ketua KAMMI Sultan dihadapan Sekda Malteng di ruang kerjanya.
Diketahui, demontrasi saat itu berujung pada penyampaian aspirasi secara dialogis kepada sekda mewakili Bupati Zulkarnain Awat Amir yang sementara berada di luar daerah.
“Antar sesama pasien dengan BPJS pun berbeda pelayananannya. Pasien yang memiliki kerabat dengan dengan Anggota DPRD Malteng atau pejabat publik di Pemkab Malteng diberikan pelayanan prima, sementara pasien BPJS lain dianaktirikan,” sambungnya.
Ujung dari penyampaian aspirasinya, Sultan meminta Pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Zulkarnain Awat Amir serius melihat persoalan RSUD Masohi. Apalagi, masalah krisis pelayanan di rumah sakit rujukan pemkab Malteng itu sudah berlangsung lama.
“Sejak Bupati dan Wakil Bupati Zulkarnain Awat Amir – Mario Lawalatta dilantik, persoalan krisis pelayanan RSUD Masohi sudah mengemuka. Harus ada evaluasi terhadap Kadis Kesehatan dan Direktur RSUD Masohi agar perbaikan pelayanan sebagaimana yang diharapkan segenap masyarakat Maluku Tengah apat terwujud,” pesannya.
Hal serupa juga disampaikan Ketua GMKI Cabang Masohi Yoshua Ahwalam kepada Sekda Rakib Sahubawa. Lebih dominan dalam bentuk pertanyaan, Yoshua mendahului penyampaian aspirasinya dengan menyebut bahwa demonstrasi yang dilakukan saat itu merupakan puncak dari kegundahan atas buruknya pelayanan RSUD Masohi.
“Sebenarnya, Demonstrasi saat ini tidak perlu kita gelar bila upaya persuasif untuk audiens dengan Bupati direspon. Kenapa RSUD Masohi sampai bisa berhutang kepada pihak ketiga dan Kenapa belum dibayar sampai sekarang,” ujar Yoshua.
Di akhir penyampaian aspirasinya, , Yoshua berharap agar apa yang dikemukakan dalam bentuk pernyataan sikap dapat disikapi segera. Sebab, sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang optimal kepada masyarakatnha sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.
“Kita tidak meminta dihadirkan Surga, kita hanya berharap agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal,” kuncinya.
Sementara itu, Sekda Rakib Sahubawa menjanjikan komitmen untuk meneruskan aspirasi pendemo kepada Bupati Zulkarnain Awat Amir.
Sekda juga menyampaikan tentang sejumlah langkah yang telah dilakukan untuk perbaikan pelayanan RSUD Masohi. Termasuk salah satunya adalah, memperjuangkan peninjauan kembali kelas RSUD Masohi dari kelas D kembali ke kelas C.
“Kita sudah melakukan pembenahan untuk perbaikan pelayanan RSUD Masohi. Soal penurunan kelas, sudah dikembalikan,” ungkap Sahubawa.
“Terkait dengan hutang RSUD Masohi kepada pihak ke tiga menyangkut Farmasi, ada koordinasi yg terputus, dan kita sudah lakukan pergantian terhadap staf dibidang itu,” sambungnya.
Sekda menggaransi bahwa semua aspirasi yang disampaikan pendemo akan ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah. (PM-07)
Discussion about this post