LANGGUR,POJOKMALUKU.COM – Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara (Pemkab Malra) menjelang ramadhan menggelar High Level Meeting Upaya kongkrit dan Program Strategis Pengendalian Inflasi Menjelang bulan Ramadhan 1446H tahun 2025 berlangsung di Ruang Rapat Bupati,Rabu (27/2/2025).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Carlos Viali Rahatoknam didampingi PLT Sekda Malra Bernardus Rettob.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati mengatakan, Urgensi pertemuan hari ini berkaitan dengan periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), bulan puasa Ramadhan Tahun 2025, yang akan dimulai beberapa waktu mendatang.
Menurutnya, Kondisi Hari Besar Keagamaan selalu mendorong naiknya permintaan terhadap barang dan jasa.Meningkatnya permintaan, jika tidak dapat diantisipasi, akan berdampak pada kenaikan harga.
Wakil Bupati mudah itu juga mengatakan, terhadap pelaksanaan kegiatan ini, maka tujuan terpenting yang harus dapat dicapai yakni, Tim mampu memberikan gambaran ketahanan, terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tersedia untuk memenuhi permintaan pasar dalam masa HBKN ini.
“Dinas Teknis untuk memberikan informasi terkait ketersediaan dan/atau rencana produksi (panen) komoditi pangan lokal yang sering mengalami fluktuasi harga, di antaranya cabai, bawang merah, bawang putih, telur dan termasuk komoditi perikanan,”ujar Viali.
Selanjutnya, menyusun dan menetapkan agenda serta langkah–langkah strategis pengendalian inflasi dalam periode HBKN kali ini.
“Untuk itu, sehubungan dengan agenda rapat hari ini, beberapa hal perlu Saya sampaikan, yaitu Pertama, Fungsi TPID agar dilaksanakan secara optimal.Strategi pengendalian inflasi agar banar-banar dioptimalkan, yakni menjaga ketersediaan stok barang,menjamin keterjangkauan harga bagi masyarakat; menjamin kelancaran distribusi,
termasuk kelancaran pasokan barang dari luar daerah; serta meningkatkan efektivitas, koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait,”jelasnya.
Viali menambahkan, sinergi, kerjasama dan kolaborasi antarpihak agar benar-benar diwujudkan.Bangun komunikasi dan koordinasi yang intens, agar agenda kerja, maupun rencana intervensi yang sudah disusun, dapat terlaksana secara optimal dan sukses.
“Selain itu juga, melalui rapat koordinasi ini, upaya–upaya konkret sudah harus dapat dilaksanakan, antara lain Pemeriksanaan ketersediaan stok barang, baik di pasar, gudang logistik, distributor, maupun pada
level pengecer; – Koordinasi untuk kelancaran distribusi, pastikan kendala distribusi tidak terjadi, Pengecekan rencana pasokan barang dari luar daerah,”pintanya.
“Banyak barang kebutuhan pokok dan barang penting yang bersumber dari luar daerah.Koordinasikan secara baik, agar pasokan tetap lancar,”tegasnya.
Lanjut dikatakan Viali, pemerintah daerah sudah menerima surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait Atensi Pelaksanaan Operasi Pasar Menjelang HBKN Puasa-Idul Fitri 2025. Hal ini adalah bentuk kepedulian dan keberpihakan pemerintah pusat dalam membantu daerah.
Untuk itu, dukungan dan partisipasi pemerintah daerah harus optimal. Di mana ada kewajiban pemerintah daerah dalam mendukung program ini, untuk segera ditindaklanjuti.
“Saya perlu mengingatkan bahwa dalam menyongsong hari-hari besar keagamaan seperti ini, terkadang masih ada oknum-oknum nakal.Termasuk juga masih ada pihak-pihak yang sengaja meraup keuntungan lebih.Misalnya dengan melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Hal ini perlu untuk juga diantisipasi,”ingatnya.
Untuk itu, Bangun koordinasi dengan aparat penegak hukum agar bisa ikut bersama-sama mengawasi. Inspeksi ke gudang distributor juga perlu untuk dilakukan.
“Semoga melalui rapat koordinasi ini, akan terbangun sinergi dan kolaborasi, sehingga upaya Kita bersama untuk pengendalian inflasi dapat terwujud dengan baik,”tukasnya (PM-Dewi).
Discussion about this post