PIRU,POJOKMALUKU.COM – Pemandangan menjijikkan terlihat di berbagai sudut Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Tumpukan sampah yang membusuk di pinggir jalan kini menjadi “hiasan” utama kota, setelah mobil pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) SBB berhenti beroperasi karena kehabisan bahan bakar minyak (BBM).
Kondisi ini sudah berlangsung beberapa hari terakhir dan menimbulkan bau menyengat yang membuat warga tak tahan. Tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di beberapa titik pun sudah penuh, memaksa masyarakat membuang sampah ke badan jalan.
“Sudah beberapa hari tidak ada mobil sampah yang datang. Bau busuknya luar biasa, kami sudah tidak tahan. Kami mau hirup udara segar, bukan udara kotor begini,” keluh Udin (41), warga Dusun Waemeteng kepada Wartawan, Senin (20/10/2025).
Ironisnya, alasan macetnya pengangkutan sampah ternyata bukan karena kerusakan teknis, melainkan urusan administrasi dan absennya pejabat keuangan daerah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten SBB, Alberto Maulani, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon membenarkan bahwa truk pengangkut sampah tidak dapat beroperasi akibat kehabisan BBM. Permintaan pengadaan bahan bakar, katanya, sudah diajukan sejak dua minggu lalu, namun tak kunjung diproses lantaran Kepala Keuangan Daerah tidak berada di tempat dan tidak dapat diwakilkan.
“Ini bukan kesengajaan kami. Mobil tidak bisa jalan karena kehabisan minyak. Kami sudah dua minggu ajukan permintaan, tapi pencairan tak bisa dilakukan karena Kepala Keuangan Daerah sedang tidak ada di tempat,” ujar Maulani.
Akibat kelalaian birokrasi tersebut, aktivitas kebersihan kota lumpuh total. Warga menjadi korban dari sistem administrasi yang lamban dan tidak responsif terhadap kebutuhan publik. Kondisi ini juga memperlihatkan betapa lemahnya koordinasi di lingkup Pemerintah Kabupaten SBB.
Ketidakhadiran satu pejabat kunci membuat pelayanan publik terhenti dan kebersihan kota diabaikan begitu saja.
Sejumlah pihak mendesak agar Bupati SBB segera mengevaluasi kinerja Kepala Keuangan Daerah yang dianggap lalai menjalankan tugasnya. Pasalnya, pelayanan publik seperti pengangkutan sampah tidak boleh berhenti hanya karena persoalan teknis dan absennya satu pejabat.
Sementara itu, warga SBB berharap pemerintah tidak menutup mata atas persoalan ini.
“Kalau seperti ini terus, nanti penyakit datang. Masa urusan minyak saja bisa bikin satu kota bau sampah?” sindir warga lainnya dengan nada kesal.
Kini, jalanan Piru bukan hanya macet oleh kendaraan, tapi juga oleh gunungan sampah yang menyebar ke mana-mana, simbol nyata dari pemerintahan yang macet karena kelalaian pejabatnya sendiri.(PM-04)
Discussion about this post