LANGGUR,POJOKMALUKU.COM – Adanya Kebutuhan mendesak maka Komisi I DPRD Maluku Tenggara (Malra) akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BKPSDM dan Dinas Pendidikan untuk pengalihan status kepemilikan Gedung CAT.
“Sehari dua, kami Komisi I akan menggelar RDP bersama BKPSDM dan Dinas Pendidikan untuk membahas terkait dengan pengalihan status kepemilikan Gedung CAT,” sentil Anggota Komisi I DPRD Malra Fredygandus Kaanubun kepada awak media usai meninjau tempat tes P3K yang sedang berlangsung di ruang komisi pada Kamis (24/4/2025).
Lanjut anggota dewan termudah itu, komisi I telah menggelar rapat internal komisi usai melakukan On The Spot dalam meninjau langsung pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahap II tahun anggaran 2024 di Gedung CAT tersebut yang mana hampir tiap tahunnya disewakan untuk pelaksanaan test CPNS maupun PPPK.
“Gedung CAT ini yang hampir tiap tahun itu digunakan BKPSDM untuk seleksi CPNS maupun PPPK. Sementara, gedung CAT sendiri itu dikelola oleh Dinas Pendidikan sehingga kami Komisi II yang bermitra langsung dengan BKPSDM akan merapatkan hal ini dengan Dinas Pendidikan,” ungkap Fredy sapaan akrab salah satu anggota DPRD komisi I itu.
Dinas Pendidikan memang mitra dari Komisi II, akan tetapi anggota DPRD mudah itu memastikan persoalan status kepemilikan Gedung CAT perlu secepatnya di-clearkan agar tidak menimbulkan polemik dikemudian hari.
“Memang, Dinas Pendidikan itu mitranya Komisi II tetapi persoalannya adalah Gedung CAT-nya yang digunakan BKPSDM dengan biaya Rp.50.000/peserta setiap mengikuti test. Maka, persoalan ini bagi kami Komisi II sudah harus diselesaikan dalam RDP bersama Dinas Pendidikan maupun dalam rapat Komisi,” jelasnya.
Dirinya juga mengapresiasi Kepala BKPSDM beserta jajaran panitia yang telah menyiapkan segala hal dalam kaitannya dengan Seleksi Kompetensi yang diikuti 988 CPPPK Kabupaten Maluku Tenggara.
“Jadi luar biasa sekali, kami mengapresiasi Kepala BKPSDM dan Panitia karena dalam On The Spot tadi itu segalanya telah dipersiapkan termasuk Ambulance, Pihak Keamanan maupun jajaran pengawas dari BKN. Komisi II hanya memastikan bahwa tidak ada kendala hal-hal teknis selama pelaksanaan test berlangsung, tutupnya.(PM-Dewi)
Discussion about this post