LANGGUR,POJOKMALUKU.COM – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malar) menggelar rapat koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang di pimpin langsung Wakil Bupati Malra Carlos Viali Rahantoknam didampingi kepala Dinas infokom Walken Raharusun dan kepala Dinas Sosial Hendrikus Watratan,Rabu (26/3/2025) bertempat di ruang rapat Bupati.
Pantauan POJOKMALUKU.COM , kegiatan rakor tersebut dihadiri oleh dinas badan terkait serta stakeholder dalam lingkup pemerintah kabupaten Maluku Tenggara.
Dalam sambutan Bupati yang disampaikan Wakil Bupati Viali mengucapkan terima kasih dan penghargaan, atas kerja dan kontribusi dari seluruh elemen TPID yang sudah melaksanakan sejumlah kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi di masa-masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Tahun ini, khususnya dalam Masa Puasa Ramadan, Hari Nyepi dan Idul Fitri.
“Sehingga rapat koordinasi di hari ini adalah bagian dari bagaimana kita memastikan beberapa hal sebagai berikut kita memastikan bahwa harga harga tetap terkendali dalam menyongsong hari raya nyepi dan Idul Fitri beberapa hari ke depan,”ungkapnya.
Viali memastikan kebutuhan masyarakat Malra terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting, khususnya bahan pangan tetap tersedia terjangkau dan terjaga dalam kondisi dan kualitas yang aman untuk dikonsumsi saat memasuki HBKN.
“Selain itu,Rapat koordinasi hari ini juga menjadi wadah untuk evaluasi. Masing-masing dari kita, sesuai tugas dan fungsi mampu melakukan evaluasi terhadap kinerja sebagai anggota TPID,” kata Viali mengingatkan.
Mungkin saja lanjut Wabub,ada hal-hal yang masih kurang, hal-hal yang masih perlu untuk disempurnakan, maupun hal-hal yang masih menjadi masalah, untuk disampaikan dalam rapat ini.
Menurutnya, terhadap ketiga hal pokok yang disampaikannya itu , maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni sistem pengawasan dan monitoring harga untuk lebih ditingkatkan.
“Di masa-masa semakin mendekati hari raya seperti ini, ada kecenderungan pedagang menaikkan harga secara tidak wajar. Hal-hal seperti ini sangat memberatkan masyarakat. Untuk itu terhadap poin ini harus benar-benar diawasi. Dan jika ditemukan pelanggaran maka proses secara tegas sesuai ketentuan,” tegasnya.
Lanjut Wabup Viali,kendala yang sering terjadi juga adalah, dalam hari-hari persiapan HBKN, kendala distribusi masih terjadi. Hambatan distribusi ini harus diminimalisir.
“Untuk itu Koordinasi antar pihak harus diperkuat, dan terlebih Kita harus memastikan pemasokan barang kebutuhan pokok dan penting oleh pengusaha, atau pedagang ke ohoi-ohoi tidak mengalami kendala dalam hal transportasi,”pintanya.
Selanjutnya, pelaksanaan Strategi Pengendalian Inflasi, meliputi: Menjaga Ketersediaan, Stok dan Pasokan, menjaga keterjangkauan harga, menjamin kelancaran distribusi serta koordinasi dan komunikasi efektif terus dilaksanakan.
“Upaya-upaya konkret sudah dilakukan, tinggal bagaimana kita memastikan dampak dan keberlanjutan nya tetap terjaga,”tegasnya lagi
Lebih lanjut Viali menyampaikan, kepada setiap Anggota TPID dari perwakilan instansi, pihaknya mengharapkan dapat memberikan data dan informasi terkait kinerja pengendalian harga dalam masa HBKN kali ini. Apa saja yang sudah dilakukan, bagimana prosesnya, apa kendalanya dan bagaimana hasil yang diperoleh.
“Itu semua akan menjadi referensi penting dalam upaya Kita bersama-sama untuk mengendalikan harga-harga barang di masa HBKN ini. Tentu dengan pertimbangan penting, bahwa pengendalian harga menjadi solusi untuk semua pihak. Sehingga masyarakat tidak terbebani dengan kenaikan harga, tetapi pedagang juga tetap mampu survive karna ada keuntungan yang diperoleh,”tukas Wabub (PM-Dewi)
Discussion about this post