AMBON,POJOKMALUKU.COM – Komitmen menjaga kelestarian ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah Laut Banda, Provinsi Maluku, terus diperkuat melalui kerja kolaboratif multipihak.
Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, akademisi dari Universitas Pattimura, masyarakat lokal, serta Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), menggelar Lokakarya Diseminasi dan Penyusunan Rencana Kerja Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Teon, Nila, dan Serua (TNS), yang berlangsung pada 23-24 Juli 2025 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, Ambon.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari inisiatif strategis dalam penyusunan desain dan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Provinsi Maluku, termasuk di perairan Pulau TNS, yang luasnya mencakup 685.000 hektare. Program ini akan terintegrasi dengan Kawasan Konservasi perairan di Provinsi Maluku, yang hingga akhir 2023 telah mencakup lebih dari 4,7 juta hektare yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Maluku.
Selain itu, kawasan ini merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 dan menyumbang sekitar 10% dari total produksi perikanan nasional.
“Kawasan TNS yang berada di dalam ekoregion Laut Banda, merupakan bagian dari segitiga terumbu karang dunia. Kawasan ini menyimpan nilai ekologis luar biasa, dari terumbu karang yang sehat hingga jalur migrasi mamalia laut, yang semuanya membutuhkan perlindungan berbasis data dan kolaborasi. Namun, yang tak kalah penting adalah bagaimana kawasan ini nantinya bisa dikelola secara adil dan partisipatif, dengan mengakui peran dan hak masyarakat lokal sebagai penjaga utama ekosistemnya,” ujar Kepala DKP Provinsi Maluku, Erawan Asikin, dalam sambutannya.
Dalam lokakarya tersebut, tim gabungan yang terdiri dari DKP Maluku, Universitas Pattimura, dan YKAN memaparkan hasil survei ilmiah untuk pemetaan potensi sumber daya pesisir yang telah dilakukan pada April 2025 lalu.
Dijelaskannya, Survei ini mendokumentasikan karakteristik ekosistem pesisir dan laut di kawasan TNS, termasuk survei sosial ekonomi dan potensi sumber daya pesisir. Data ini menjadi dasar perancangan rencana zonasi Kawasan Konservasi di Perairan TNS sebagai prosedur pengajuan penetapan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Selain itu, Direktur Pusat Pengembangan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, Gino Valentino Limmon mengatakan, hasil survei biofisik yang dilakukan menunjukkan adanya kompleksitas ekologi yang tinggi di kawasan perairan TNS, dengan sejumlah area yang memiliki tutupan karang sehat di atas 60%, serta keberadaan megafauna laut seperti penyu hijau, paus sperma, dugong, dan hiu martil.
“Survei biofisik yang kami lakukan menunjukkan bahwa perairan TNS masih relatif sehat dan menjadi habitat penting bagi berbagai spesies laut endemik. Data ini menjadi landasan ilmiah yang kuat untuk penyusunan zonasi konservasi yang berbasis ilmiah dan kebutuhan masyarakat lokal,” papar Gino.
Selain survei biofisik, lokakarya juga membahas hasil survei sosial-ekonomi dan perikanan yang dilakukan di tiga pulau tersebut. Survei ini bertujuan untuk: menginventarisasi dan mendokumentasikan kegiatan penangkapan ikan yang aktif di TNS, menyediakan data sosial-ekonomi dan demografi masyarakat nelayan, termasuk profil pendapatan, struktur rumah tangga, akses terhadap pasar, dan ketergantungan pada sumber daya laut, mendukung desain Kawasan Konservasi di Perairan berbasis Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat (PPBM) yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menjadi dasar pengambilan keputusan pengelolaan kawasan yang adil dan berkelanjutan.
Untuk itu, Survei ini juga memfasilitasi keterlibatan awal dengan komunitas nelayan sebagai bagian dari pendekatan partisipatif, sehingga kebijakan pengelolaan akan bersifat adaptif dengan kebutuhan masyarakat lokal.
“Partisipasi masyarakat lokal menjadi salah satu elemen utama dalam proses perencanaan kawasan konservasi.Masyarakat dari TNS telah dilibatkan dalam sejumlah diskusi dan kegiatan pendekatan berbasis Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa).
“Pada dasarnya, kami masyarakat TNS sangat mendukung rencana pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan TNS. Langkah ini menunjukkan keseriusan kita, sebagai masyarakat lokal, untuk menjaga laut sebagai sumber kehidupan, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga masa depan generasi di Teon, Nila, dan Serua,” ujar Ronald Wonmaly, Camat Teon Nila Serua, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Model konservasi yang inklusif ini membuka ruang kolaboratif, di mana kearifan lokal dan pendekatan ilmiah dijadikan bagian dari sistem pengelolaan kawasan.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa kawasan konservasi tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga menjawab kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. Komitmen Jangka Panjang dan Kolaborasi Strategis
Guna memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta perlindungan sumber daya laut di Provinsi Maluku, diperlukan mekanisme pengelolaan yang komprehensif serta memenuhi target nasional untuk perluasan dan pengeloalan Kawasan Konservasi Perairan yang efektif.
Oleh karena itu, YKAN sebagai salah satu mitra pemerintah, akan melakukan pendampingan dalam rangka perancangan rencana zonasi dan penguatan pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Pulau TNS, dengan mengedepankan prinsip inklusivitas.
“Upaya mengimplementasikan dukungan tersebut, YKAN bersama para mitra telah melakukan pengumpulan data dan informasi penunjang, serta kajian-kajian pendukung lainnya sebagai bahan rujukan untuk merumuskan rancangan rencana zonasi dalam rangka penetapan Kawasan Konservasi. Pendekatan ilmiah yang inklusif, seperti yang kami lakukan bersama mitra daerah, adalah kunci keberhasilan konservasi laut yang berkelanjutan,” kata Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman.
Lokakarya ini juga berhasil merumuskan rencana kerja dan tata waktu Kelompok Kerja (Pokja) zonasi Kawasan Konservasi di Perairan TNS, termasuk langkah-langkah lanjutan menuju pengajuan penetapan resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
Pokja terdiri dari berbagai pihak lintas sektoral, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, akademisi, mitra pembangunan, dan masyarakat lokal Teon, Nila dan Serua.
“Pokja ini nantinya, akan bertugas menyempurnakan dokumen zonasi, melakukan konsultasi publik lanjutan, hingga menyusun mekanisme pengawasan dan tata kelola kawasan berbasis komunitas,” lanjutnya.
Dengan tersusunnya peta jalan, kerangka zonasi, serta keterlibatan multipihak, harapannya Kawasan Konservasi di Perairan Teon, Nila, Serua dapat segera ditetapkan secara resmi sebagai bagian dari upaya nasional menjaga ekosistem laut Indonesia, yang mengintegrasikan konservasi, perikanan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat secara simultan.
Sekadar diketahui, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) adalah organisasi nirlaba berbasis ilmiah yang hadir di Indonesia sejak 2014. YKAN memberikan solusi inovatif demi mewujudkan keselarasan alam dan manusia melalui tata kelola sumber daya alam yang efektif, mengedepankan pendekatan non konfrontatif, serta membangun jaringan kemitraan dengan seluruh pihak kepentingan untuk Indonesia yang lestari. (PM)
Discussion about this post