MASOHI,POJOKMALUKU.COM – Ratusan personel gabungan TNI-Polri dan Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi mahasiswa.
Aksi yang semula direncanakan pada 1 September 2025 itu akhirnya digelar pada Rabu (3/9), dengan titik konsentrasi massa di Kantor Bupati Maluku Tengah, Polres Maluku Tengah hingga Kantor DPRD.
Kapolres Maluku Tengah, AKBP Hardi M. K., S.I.K., M.H., mengungkapkan bahwa sebanyak 232 personel gabungan diturunkan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurutnya, pengerahan pasukan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin ruang demokrasi tetap berjalan damai.
“Ini bukan intimidasi, bukan untuk menakut-nakuti. Kami hanya ingin memastikan masyarakat, khususnya adik-adik mahasiswa, bisa menyampaikan aspirasi dengan aman,” tegas Kapolres.
Dikatakannya, aparat tetap profesional dan berpihak pada rakyat, serta berdiri di tengah masyarakat sebagai pengayom.
Dalam kesempatan itu, Kapolres juga berpesan agar penyampaian aspirasi tidak berujung anarkis, karena hanya akan merugikan masyarakat luas.
“Mari sampaikan dengan damai, jangan sampai merusak fasilitas umum yang justru kita butuhkan bersama,” ujarnya.
“Bupati Maluku Tengah, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah juga turun langsung menemui massa aksi di halaman Kantor Bupati tadi. Mereka mengatakan pemerintah daerah selalu terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat dan berharap warga tidak mudah terprovokasi isu-isu yang tidak jelas,”tambah Kapolres.
Pantauan POJOKMALUKU.COM, Setelah menyampaikan orasi di Polres Maluku Tengah, massa kemudian bergerak menuju gedung DPRD Maluku Tengah. Di sana, mereka disambut oleh Ketua DPRD bersama pimpinan fraksi untuk berdialog. Suasana tetap dijaga aparat keamanan yang berdiri siaga, memastikan aksi berlangsung tertib tanpa gesekan.
Hingga sore hari, rangkaian aksi mahasiswa berlangsung aman, damai, dan penuh tanggung jawab. Derasnya hujan dan ketatnya pengamanan tidak menyurutkan semangat mahasiswa dalam menyuarakan tuntutan, sementara aparat dan pemerintah daerah menunjukkan sikap humanis dalam merangkul aspirasi rakyat.(PM-07)
Discussion about this post