AMBON,POJOKMALUKU.COM –
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, berencana mengalihfungsikan Gedung Transit Passo menjadi kantor Wali Kota yang baru.
Saat Pelantikan dan pengukuhan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, Jumat (22/8/2025) di gedung Transit Passo, pernyataan ini disampaikan.
Melalui sambutannya, Walikota mengatakan, pembangunan kantor baru bukan sekadar simbol, melainkan kebutuhan fundamental demi meningkatkan pelayanan publik. Menurutnya, kantor wali kota yang representatif akan memberikan kebanggaan tersendiri serta memacu semangat aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja lebih maksimal.
“Walaupun dilakukan secara bertahap, ide ini harus kita wujudkan demi Ambon yang lebih baik. Bayangkan jika kantor wali kota berdiri megah di sini, tentu akan memberi kebanggaan sekaligus motivasi. Selama ini kita bangga dengan kantor wali kota yang ada, namun secara kapasitas dan fungsi, ia lebih mirip kantor camat di daerah yang sudah maju,” ujar Wattimena.
Wattimena menjelaskan, rencana tersebut tidak akan mengganggu program pembangunan lain, seperti perbaikan jalan, pemasangan lampu penerangan, maupun pemenuhan hak-hak pegawai.
Ia menekankan bahwa pembangunan kantor wali kota baru justru akan mendorong lahirnya pelayanan publik yang lebih optimal.
“Kami akan menilai terlebih dahulu kelayakan gedung, menghitung aset yang ada, serta menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran. Yang jelas, pembangunan kantor ini tidak akan mengurangi komitmen pemerintah terhadap kewajiban dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
“Saya hari ini belum melakukan sidak PNS di lingkup Pemkot Ambon di warung-warung kopi atau di pasar,karena kondisi kapasitas di kantor walikota tidak cukup untuk menampung semuanya untuk duduk berkerja,”tambah Wattimena.
Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon yang telah memberikan dukungan politik terhadap wacana ini. Menurutnya, kehadiran kantor wali kota baru di Paso diharapkan mampu memicu pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya.
“Penting bagi kita menjelaskan kepada publik bahwa rencana ini lahir dari kebutuhan, bukan semata-mata keinginan. Dengan kantor yang lebih representatif, masyarakat juga bisa menuntut pemerintah bila pelayanan tidak maksimal,” pungkasnya. (PM-02)
Discussion about this post