JAKARTA,POJOKMALUKU.COM – Upaya memperjuangkan konektivitas wilayah kepulauan kembali diperjuangkan Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun. Dalam pertemuan hangat namun sarat kepentingan strategis bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhamad Masyhud, ST., MT, di Jakarta, Selasa (7/4/2025).
Bupati secara langsung menyerahkan proposal pembangunan dan pengembangan sejumlah pelabuhan vital di Maluku Tenggara.
Pertemuan itu bukan sekadar seremoni birokrasi. Di balik penyerahan dokumen, tersimpan harapan besar masyarakat kepulauan yang selama ini menggantungkan hidup pada akses laut yang layak dan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Bupati menyampaikan bahwa Kabupaten Maluku Tenggara merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari gugusan Kei Kecil dan Kei Besar, dengan karakteristik geografis pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersebar. Kondisi ini menjadikan sektor perhubungan laut sebagai urat nadi utama penghubung antarwilayah.
“Sektor perhubungan laut bukan sekadar penunjang, tetapi kebutuhan dasar yang menentukan denyut ekonomi dan mobilitas masyarakat,” tegasnya.
Saat ini, Maluku Tenggara memiliki Pelabuhan Pengumpan Regional di Elat, Pelabuhan Rakyat di Watdek Langgur, serta sejumlah tambatan perahu antar desa yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus Transportasi Perdesaan.
Namun, menurut Bupati, infrastruktur tersebut masih jauh dari cukup untuk menjawab tantangan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Dalam kesempatan tersebut, Hanubun mengajukan tiga usulan prioritas strategis.
Pertama, pembangunan Pelabuhan Banda Ely yang diawali dengan penyusunan dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP), Survey Investigasi Design (SID), DLKR/DLKP, serta dokumen lingkungan.
Pelabuhan ini dinilai sangat penting mengingat Banda Ely telah menjadi titik singgah kapal penyeberangan ASDP dan kapal perintis. Dengan jarak sekitar 98 kilometer dari ibu kota kabupaten, akses menuju wilayah ini masih mahal dan sulit.
“Memang bisa ditempuh lewat darat dari Elat, tetapi biayanya sangat tinggi, bisa mencapai Rp400 ribu hingga Rp500 ribu per orang,” ungkap Hanubun, menggambarkan beban yang harus ditanggung masyarakat.
Kedua, pengembangan Pelabuhan Elat melalui penyusunan dokumen DLKR, DLKP, dokumen lingkungan, serta Detail Engineering Design (DED). Sebagai pelabuhan pengumpan regional, Elat memiliki peran penting, namun kondisi eksisting dengan panjang 70 meter dan lebar 8 meter dinilai belum memadai untuk mendukung aktivitas transportasi laut yang semakin meningkat.
Ketiga, pembangunan Pelabuhan Uf-Maar Danar yang diawali dengan studi kelayakan (Feasibility Study). Kawasan ini memiliki potensi besar di sektor pariwisata bahari, budidaya perikanan seperti rumput laut, serta pertanian.
Pelabuhan ini dirancang tidak hanya sebagai pintu masuk pariwisata, tetapi juga sebagai embrio pelabuhan kontainer guna meningkatkan nilai ekonomi produk lokal.
Selain itu, Bupati menyebutkan bahwa pembangunan pelabuhan bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
“Jika konektivitas terbuka, maka potensi daerah akan bergerak. Dari laut, kesejahteraan masyarakat bisa kita dorong,” ujarnya penuh optimisme.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi titik awal percepatan pembangunan infrastruktur maritim di Maluku Tenggara, sekaligus menjawab kebutuhan mendesak masyarakat kepulauan yang selama ini hidup dalam keterbatasan akses.(PM-Dewi)
Discussion about this post