LANGGUR,POJOKMALUKU.COM – Wakil Bupati (Wabub) Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, menghadiri Rapat Senat Terbuka penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual (Polikant) periode 2025–2029 yang berlangsung di Ballroom lantai 3 Kantor Pusat Polikant, Senin (4/8/2025).
Acara yang mengusung tema “Siap Wujudkan Polikant Lebih Maju, Berdaya Saing dan Berprestasi” dibuka langsung oleh Direktur sekaligus Ketua Senat Polikant, Jusron Ali Rahayaan, S.Pi., M.Si. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengambilan nomor urut, penandatanganan kesepakatan damai antar kandidat, serta pemaparan visi, misi, dan program kerja oleh keempat bakal calon.
Isu Nomenklatur Jadi Sorotan
Forum menjadi semakin dinamis pada sesi tanya jawab ketika Wabup Rahantoknam menyinggung persoalan nomenklatur kampus yang menggunakan nama “Tual”, padahal secara geografis berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
“Di satu sisi kita di Maluku Tenggara, tapi di sisi lain nomenklaturnya Kota Tual. Barangkali bapak-bapak sekalian bisa mencari solusi terbaik untuk Kota Tual dan Maluku Tenggara,” kata Viali.
Sorotan serupa disampaikan perwakilan Pemerintah Kota Tual melalui Kepala Dinas Pariwisata, yang menekankan pentingnya kolaborasi strategis Polikant dalam mendukung visi Kota Tual sebagai Kota Maritim yang Maryadat.
Tanggapan Para Kandidat
Empat bakal calon direktur memberikan jawaban dan pandangan masing-masing terkait isu tersebut.
Dr. Usman Madubun, S.Pi., M.Si. (nomor urut 3) menegaskan nama Polikant merupakan hasil perjuangan panjang sejak masih berbentuk Akademi Perikanan Larvul Ngabal. Ia mengungkapkan pernah diusulkan nama baru yang lebih netral dan nasional, yaitu Politeknik Maritim Nusantara, yang saat ini masih dalam proses.
“Apa pun namanya, Kabupaten Maluku Tenggara adalah ibu, dan Kota Tual adalah ayah dari Polikant,” ujarnya yang disambut tepuk tangan peserta.
Roberto Mario Kabi Teniwut, S.E., M.M. (nomor urut 1) menyatakan pengusulan nama baru sudah dilakukan pada era kepemimpinan direktur saat ini, sekaligus menegaskan kesiapan Polikant berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penyediaan SDM unggul.
Bruri Berel Tumiwa, S.Pi., M.Si. (nomor urut 4) menekankan bahwa perubahan nama berdampak pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sehingga membutuhkan kajian mendalam dan persetujuan kementerian. Ia menawarkan program berbasis potensi desa untuk mendukung visi Kota Tual.
Glenty B. A. Somnaikubun, S.Kom., M.M. (nomor urut 2) menilai perubahan nomenklatur mutlak diperlukan untuk transformasi menjadi universitas politeknik.
“Ruang lingkup Polikant terlalu sempit jika tetap memakai nama perikanan. Kita harus bersiap menjadi universitas politeknik agar lebih kompetitif,” tegasnya.
Penjelasan Direktur Polikant
Menutup forum, Direktur Jusron Ali Rahayaan menjelaskan proses perjuangan perubahan nomenklatur yang sudah berjalan sejak 2019 dan mendapat dukungan 56 persen civitas akademika melalui polling internal.
Namun ia menegaskan bahwa perubahan nama tidak dapat dilakukan sepihak karena menyangkut statuta, struktur organisasi, serta persetujuan lintas kementerian. “Kalau saya salah jalan, saya bukan hanya diturunkan sebagai direktur, tetapi bisa masuk penjara. Jadi kita tempuh jalur formal,” tegasnya.
Jusron juga menyampaikan capaian Polikant, termasuk keberhasilan menyelenggarakan kelas mahasiswa dari Timor Leste dan persiapan pembangunan kampus pascasarjana di lahan 1,3 hektare di Kota Tual.
“Kami terus berjuang membesarkan Polikant sebagai pusat pendidikan maritim, tidak hanya di Kepulauan Kei tetapi juga secara regional dan nasional. Siapa pun yang terpilih nanti pada 5 Oktober mendatang harus melanjutkan visi besar ini demi kesejahteraan Maluku Tenggara dan Kota Tual,” tandasnya.(PM-Dewi)
Discussion about this post