LANGGUR,POJOKMALUKU.COM – Pemerintah pusat terus mempercepat agenda pembangunan infrastruktur maritim di kawasan timur Indonesia. Salah satu proyek strategis yang kini mulai digodok serius adalah rencana pembangunan pelabuhan laut di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.
Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Pra Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Laut yang digelar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Langgur, Rabu (29/4/2026).
Forum ini menjadi tahapan krusial untuk mengumpulkan berbagai data teknis, masukan strategis, serta pandangan dari seluruh pemangku kepentingan sebelum proyek infrastruktur vital itu masuk pada fase perencanaan lanjutan.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Rasyid, menegaskan bahwa pra studi kelayakan tersebut merupakan sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pelabuhan laut representatif yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat daerah kepulauan.
Menurutnya, keberadaan pelabuhan laut modern bukan sekadar fasilitas transportasi, melainkan akan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat, terutama di wilayah Pulau Kei Kecil maupun Pulau Kei Besar.
“Pembangunan pelabuhan ini diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini akan membuka akses yang lebih luas, memperlancar distribusi barang dan jasa, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah,” ujar Rasyid.
Ia menilai, selama ini tantangan geografis sebagai daerah kepulauan masih menjadi hambatan tersendiri bagi efisiensi mobilitas orang maupun arus logistik. Karena itu, pembangunan pelabuhan yang memadai dinilai sebagai kebutuhan strategis untuk menekan biaya distribusi, mempercepat pelayanan transportasi laut, dan memacu geliat perdagangan daerah.
Tak hanya itu, kehadiran pelabuhan laut juga diproyeksikan mampu membuka peluang investasi baru di sektor perikanan, perdagangan, industri jasa, hingga pariwisata bahari yang selama ini belum tergarap maksimal.
Rasyid menekankan bahwa forum FGD tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan ruang konsolidasi data dan gagasan untuk memastikan proyek yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Seluruh pihak diharapkan memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif agar perencanaan pembangunan pelabuhan ini matang, terukur, dan tepat sasaran. Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam pembahasan pra studi kelayakan itu, sejumlah aspek strategis dikaji secara menyeluruh, mulai dari kebijakan pemerintah daerah, kondisi ekonomi kawasan, jumlah dan sebaran penduduk, aspek lingkungan, kesiapan lahan, kelayakan teknis lokasi, hingga data transportasi laut yang selama ini menjadi indikator kebutuhan pembangunan pelabuhan.
Kajian tersebut akan menjadi landasan utama untuk menentukan model pembangunan, kapasitas pelabuhan, serta nilai manfaat ekonominya bagi Kabupaten Maluku Tenggara dalam jangka panjang.
Untuk itu, Pemerintah daerah berharap, melalui perencanaan yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan wilayah, pembangunan pelabuhan laut ini dapat segera direalisasikan sebagai bagian dari strategi besar pemerataan pembangunan nasional.
Lebih dari sekadar proyek fisik, pelabuhan laut di Maluku Tenggara dipandang sebagai pintu pembuka konektivitas, penguatan rantai logistik, dan kebangkitan ekonomi maritim di gugusan Kepulauan Kei.(PM-Dewi)
Discussion about this post