AMBON,POJOKMALUKU.COM – Di kaki Lembah Tidar yang sejuk dan hening, di antara disiplin keras lingkungan Akademi Militer, sebuah proses sunyi tengah berlangsung bukan latihan fisik, melainkan penempaan cara pandang.
Di ruang-ruang pembekalan itulah, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, bersama para pemimpin daerah lainnya, menyelami kembali makna kepemimpinan dalam bingkai kebangsaan.
Selama lima hari, 15 hingga 19 April 2026, Watubun mengikuti retret kepemimpinan yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia. Format retret dipilih bukan tanpa alasan, ia menghadirkan suasana reflektif, menjauhkan peserta dari hiruk-pikuk rutinitas, sekaligus membuka ruang untuk berpikir lebih jernih tentang arah bangsa dan daerah.
Di tempat yang sarat sejarah itu, materi demi materi tidak sekadar disampaikan sebagai teori. Isu-isu strategis kebangsaan dibedah secara komprehensif mulai dari penguatan wawasan nasional, lanskap geostrategis global, hingga dinamika ketahanan nasional yang kian kompleks.
Semua dirangkai dalam satu benang merah, bagaimana pemimpin daerah mampu membaca zaman tanpa kehilangan pijakan kebangsaan.
Bagi Watubun, pengalaman tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Ia melihatnya sebagai kebutuhan mendesak di tengah tantangan global yang terus bergerak cepat dan berdampak langsung hingga ke daerah.
“Materi yang kami terima tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang bagaimana dinamika global dan nasional itu berimplikasi langsung ke daerah,” ujarnya di Ambon,Jumat (17/4/2026).
Lebih dari itu, retret ini juga menjadi ruang penguatan nilai, mengingatkan kembali pada fondasi utama bangsa yaitu Pancasila dan konstitusi. Di tengah perubahan zaman, nilai-nilai dasar itu justru menjadi jangkar yang menjaga arah kebijakan tetap tegak.
Watubun menyadari, sebagai pimpinan lembaga legislatif, DPRD tidak sekadar menjalankan fungsi formal. Di balik perumusan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan, ada tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan tetap sejalan dengan kepentingan nasional.
Kesamaan cara pandang antara pusat dan daerah, menurutnya, menjadi kunci. Tanpa itu, kebijakan berisiko berjalan sendiri-sendiri, kehilangan arah, dan jauh dari tujuan besar pembangunan nasional.
Di sinilah pentingnya sinergi. Bagi wilayah kepulauan seperti Maluku, tantangan pembangunan tidak hanya soal sumber daya, tetapi juga soal konektivitas, pemerataan, dan keberlanjutan. Tanpa kerja bersama yang solid antara pusat dan daerah, kesenjangan akan sulit dijembatani.
Dari Lembah Tidar, Watubun tidak hanya membawa pulang materi pembelajaran. Ia membawa perspektif baru bahwa kepemimpinan bukan sekadar soal kewenangan, melainkan kemampuan membaca tantangan, merawat nilai, dan memastikan arah pembangunan tetap berpihak pada kepentingan yang lebih besar: bangsa dan rakyat.(PM-Maria)
Discussion about this post