LANGGUR,POJOKMALUKU.COM – Kehadiran seorang kepala daerah di tengah masyarakat yang sedang berjuang dengan kondisi kesehatannya bukanlah sekadar agenda protokoler. Ia adalah simbol keberpihakan, sekaligus cerminan dari sejauh mana negara melalui pemerintah daerah benar-benar hadir dalam denyut kehidupan warganya.
Apa yang ditunjukkan Bupati Maluku Tenggara, Drs. Hi. M. Thaher Hanubun, saat meninjau langsung pelaksanaan bakti sosial kesehatan oleh Kemensos RI di RSUD Karel Satsuitubun Langgur, Kamis (23/4/2026), patut dibaca lebih dari sekadar kunjungan biasa.
Di tengah padatnya agenda pemerintahan, keputusan untuk turun langsung melihat kondisi pasien, baik yang menunggu operasi maupun yang telah menjalani tindakan medis mengirim pesan yang kuat bahwa pelayanan publik tidak boleh berhenti pada laporan di atas meja.
Bakti sosial kesehatan seperti operasi katarak, donor darah, hingga khitanan massal memang kerap digelar sebagai bentuk intervensi cepat pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan utamanya bukan hanya pada pelaksanaan, melainkan pada kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan kesinambungan dampaknya.
Di titik inilah kehadiran langsung seorang pemimpin menjadi penting, bukan sekadar menyapa, tetapi memastikan standar pelayanan benar-benar terpenuhi.
Langkah Bupati yang turut menyambangi lokasi pemulihan pasien di Gedung LPTQ juga menunjukkan perhatian pada fase yang sering luput dari sorotan pasca tindakan medis. Padahal, keberhasilan sebuah intervensi kesehatan tidak hanya diukur dari suksesnya operasi, tetapi juga dari proses pemulihan yang layak dan manusiawi.
Interaksi langsung dengan pasien dan keluarga menjadi ruang bagi pemerintah untuk mendengar tanpa perantara. Di sana, keluhan tidak disaring, harapan disampaikan apa adanya. Ini adalah mekanisme kontrol sosial paling jujur yang tidak bisa digantikan oleh laporan administratif.
Namun demikian, redaksi memandang bahwa momentum seperti ini tidak boleh berhenti sebagai praktik sesaat. Kehadiran pemimpin di lapangan harus menjadi budaya kerja, bukan pengecualian.
Lebih jauh, kegiatan bakti sosial semestinya menjadi pintu masuk untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, bukan solusi temporer yang berulang setiap tahun.
Apresiasi tentu layak diberikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan RI dan seluruh tenaga medis yang terlibat. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana sinergi ini mampu melahirkan sistem yang lebih permanen di mana akses layanan kesehatan berkualitas tidak lagi bergantung pada momentum kegiatan, melainkan menjadi hak yang mudah dijangkau setiap hari.
Pada akhirnya, publik tidak hanya membutuhkan kehadiran pemimpin di momen-momen tertentu. Yang dibutuhkan adalah konsistensi bahwa negara selalu ada, bahkan ketika sorotan kamera telah padam.
Dan dari Langgur, setidaknya kita melihat satu hal yang jelas, ketika pemimpin memilih untuk hadir, harapan itu terasa lebih dekat.(PM-Dewi)
Discussion about this post