AMBON,POJOKMALUKU.COM – DPRD Provinsi Maluku mendesak pemerintah pusat segera menambah kuota bahan bakar minyak (BBM), khususnya untuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Maluku.
Desakan ini disampaikan menyusul masih seringnya terjadi kelangkaan BBM serta distribusi energi yang belum stabil di sejumlah daerah kepulauan.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, mengatakan kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan membuat proses distribusi BBM menghadapi tantangan berat.
Menurut Politisi Nasdem Maluku itu, ketergantungan daerah terhadap transportasi laut serta faktor cuaca kerap menjadi penghambat utama penyaluran energi ke wilayah-wilayah terpencil.
“Distribusi BBM sangat bergantung pada kondisi cuaca dan akses transportasi. Karena itu, kuota yang ada saat ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Irawadi, Rabu (15/4/2026).
Ia menyebutkan, Komisi II DPRD Maluku telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta BPH Migas untuk memperjuangkan penambahan kuota BBM bagi Maluku.
Langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Irawadi berharap pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan afirmatif bagi Maluku, mengingat BBM merupakan kebutuhan dasar yang menopang aktivitas masyarakat di wilayah kepulauan.
Selain persoalan kuota, DPRD Maluku juga menyoroti lemahnya sistem distribusi BBM yang dinilai belum mampu menjangkau wilayah 3T secara optimal.
Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menjadi salah satu daerah yang paling terdampak akibat sering terjadinya kelangkaan BBM, terutama saat cuaca buruk.
“Di MBD, distribusi sangat tergantung kondisi laut. Ketika cuaca tidak bersahabat, pasokan bisa terhambat dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD Maluku mendorong pembangunan depot penyimpanan BBM di wilayah MBD. Keberadaan depot dinilai penting untuk memperpendek rantai distribusi sekaligus menjaga ketersediaan stok.
Permasalahan serupa juga terjadi di Pulau Buru, di mana distribusi BBM kerap terganggu akibat infrastruktur yang belum memadai, seperti jalan rusak, longsor hingga jembatan putus.
Sementara itu, di Pulau Seram, khususnya Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), distribusi BBM dari depot Masohi disebut sering mengalami keterlambatan hampir setiap hari, sehingga stok BBM di sejumlah titik penyaluran cepat habis.
Irawadi menambahkan, keterbatasan armada mobil tangki juga menjadi persoalan serius. Jumlah armada yang tersedia dinilai belum mampu menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah dengan akses sulit.
Karena itu, DPRD Maluku mendorong PT Pertamina (Persero) bersama mitra transportir untuk menambah armada distribusi, termasuk mobil tangki dan sarana pendukung lainnya.
“Distribusi dari Masohi ke SBB hampir setiap hari terlambat. Ini menunjukkan sistem distribusi kita masih perlu dibenahi secara menyeluruh. Penambahan armada menjadi penting agar distribusi lebih cepat dan merata,” katanya.
Ia menegaskan, BBM merupakan komoditas strategis yang sangat penting dalam menunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Kelangkaan BBM, lanjut Irawadi, tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga memengaruhi harga kebutuhan pokok dan stabilitas ekonomi daerah.
Karena itu, DPRD Maluku meminta pemerintah pusat tidak hanya fokus pada penambahan kuota, tetapi juga melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem distribusi, termasuk pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah kepulauan.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami akan terus dorong sampai ada solusi nyata,” tegasnya.(PM-Maria)
Discussion about this post