PIRU,POJOKMALUKU.COM – Gelombang kritik keras terhadap Bupati Seram Bagian Barat, Asri Arman, mulai menguat di media sosial menjelang rencana pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 16 Maret 2026.
Kritik tersebut datang dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan warga Taniwel Raya. Dalam pernyataan sikap yang beredar luas di media sosial dengan tajuk “Taniwel Raya Memanggil! Stop Diskriminasi ASN Taniwel Raya di Bumi Saka Mese Nusa”, mereka menuding adanya ketidakadilan dalam komposisi pejabat yang akan dilantik.
Kelompok tersebut menilai rencana pelantikan pejabat struktural mulai dari jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator hingga pengawas tidak mencerminkan prinsip pemerataan.
Mereka menyoroti minimnya keterwakilan aparatur sipil negara (ASN) asal Taniwel Raya dalam daftar pejabat yang akan dilantik.
Menurut pernyataan yang beredar, dari sejumlah posisi strategis yang disiapkan dalam pelantikan tersebut, hanya satu kandidat ASN asal Taniwel Raya yang diakomodasi, itupun pada level kepala sub bagian. Kondisi ini disebut sebagai bentuk “penganaktirian” terhadap putra-putri daerah dari wilayah tersebut.
“Dari sekian banyak posisi strategis, faktanya hanya satu kandidat Kasubag dari Taniwel Raya yang masuk. Ini bentuk pengabaian terhadap keterwakilan wilayah kami,” demikian bunyi salah satu poin pernyataan sikap yang beredar.
Selain mengecam minimnya representasi ASN dari wilayah itu, masyarakat Taniwel Raya juga mendesak Bupati Asri Arman untuk meninjau kembali komposisi pejabat yang akan dilantik.
Mereka menuntut agar penempatan jabatan dilakukan secara adil dengan mengedepankan profesionalisme serta pemerataan bagi ASN dari seluruh wilayah di Seram Bagian Barat.
Tidak hanya itu, kelompok tersebut juga meminta transparansi dalam kebijakan birokrasi di lingkup pemerintah daerah. Mereka mengingatkan agar proses penempatan jabatan tidak dijadikan alat untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
Ketegangan bahkan berpotensi meningkat jika tuntutan tersebut tidak direspons. Dalam pernyataan sikapnya, masyarakat Taniwel Raya mengancam akan melakukan aksi protes pada hari pelantikan.
Aksi yang direncanakan berlangsung pada Senin, 16 Maret 2026 itu disebut akan digelar di depan Kantor Bupati Seram Bagian Barat. Massa bahkan mengancam melakukan boikot terhadap aktivitas pemerintahan serta mendesak pembatalan seluruh proses pelantikan pejabat apabila aspirasi mereka diabaikan.
“Hargai kontribusi kami, atau hadapi perlawanan kami,” tulis pernyataan tersebut yang kini ramai dibagikan di berbagai platform media sosial.(PM-Ehkdar)
Discussion about this post